Palangka Raya, Mediadigitalupdate.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya belum menetapkan besaran kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang 2026. Penghitungan secara menyeluruh direncanakan dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian daerah pada kuartal IV atau periode Oktober hingga Desember.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih belum memiliki angka pasti terkait total kerugian akibat bencana tersebut. Evaluasi nantinya akan mencakup sejumlah aspek, terutama dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Fairid, pemerintah ingin mengetahui sejauh mana karhutla memengaruhi kehidupan warga, termasuk aktivitas dan kondisi ekonomi mereka. Karena itu, kerugian masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam proses penghitungan. “Penghitungan dampak karhutla perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah kota ingin mengetahui sejauh mana bencana tersebut memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Selain dampak terhadap masyarakat, Pemkot Palangka Raya juga mempertimbangkan penghitungan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan dan taman nasional. Namun, Fairid mengakui mekanisme atau metode untuk menilai kerugian pada kawasan konservasi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyebutkan, evaluasi dari sisi perekonomian akan dilakukan setelah data kuartal terakhir tahun ini tersedia. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dampak karhutla terhadap kondisi ekonomi Kota Palangka Raya. “Mungkin kami nanti menghitung dari segi sisi perekonomian, tapi kan nanti kita lihat di kuartal terakhir ya, kuartal keempat,” pungkasnya.
Penghitungan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memahami dampak karhutla, sekaligus menjadi pertimbangan dalam menyusun langkah penanganan dan pemulihan ke depan.(red)