PALANGKA RAYA, mediadigitalupdate.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan langkah konkret dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut mencakup evaluasi penanganan di lapangan, penguatan sinergi lintas sektor, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalteng, yang berlangsung di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menekankan bahwa karakteristik wilayah Kalteng yang luas dan memiliki kawasan gambut kompleks membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Upaya pemadaman harus diiringi dengan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta evaluasi terhadap pemanfaatan lahan.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api muncul. Diperlukan kerja sama berkelanjutan agar risiko kebakaran dapat ditekan sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berulang kali terbakar. Lahan yang tidak produktif perlu mendapat perhatian melalui kebijakan yang tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlindungan ekosistem gambut.
Selain itu, Gubernur mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Pengawasan perizinan dan pengelolaan lahan harus dilaksanakan secara tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah kebakaran berulang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden dalam pengantarnya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib melaporkan, berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 43,93 hektare.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla, dengan total luas lahan terbakar mencapai 20.699 hektare. Data tersebut dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota.
Dalam penanganannya, sebanyak 16.478 personel dari berbagai unsur telah dilibatkan, termasuk BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan elemen masyarakat lainnya.
Seiring menurunnya eskalasi kejadian dalam beberapa hari terakhir, jumlah personel di lapangan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhan. Meski demikian, patroli dan pemantauan tetap dilakukan untuk memastikan titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan dan asap karhutla. Berdasarkan laporan BPBD, lebih dari 600 sumur bor telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih. Sementara distribusi air bersih ke berbagai kabupaten dan kota telah mencapai lebih dari 14 juta liter.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker turut disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.
Perhatian juga diberikan kepada petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan operasional, makanan, serta perlengkapan keselamatan.
Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga mendapatkan honorarium harian sebesar Rp150.000, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.
Sementara itu, Kepala BMKG Provinsi Kalteng Agung Sudiono Abadi menjelaskan bahwa awal musim hujan berlangsung secara bertahap dan tidak merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan, terutama karena kebakaran di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah padam.
BMKG memprakirakan curah hujan akan meningkat pada November, dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari. Namun, perubahan cuaca tersebut tidak berarti risiko kebakaran dapat sepenuhnya diabaikan.
Kewaspadaan juga perlu diimbangi dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan kesiapan personel tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.(kaet)