Palangka Raya, mediadigitalupdate.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggagas pembentukan Lembaga Kajian Kritis sebagai wadah untuk menelaah berbagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terhadap kehidupan masyarakat lokal. Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) antara jajaran PWI Kalteng dan tim peneliti Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) di Sekretariat PWI Kalteng, Jalan RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya, Selasa (19/8/2026).
Ketua PWI Kalteng Ahmad Zainal mengatakan, para jurnalis yang bekerja di berbagai wilayah memiliki akses terhadap informasi dan kondisi masyarakat yang terkadang tidak seluruhnya dapat disampaikan melalui pemberitaan. Menurutnya, berbagai informasi tersebut perlu diolah secara lebih terukur melalui kajian ilmiah agar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. “Para jurnalis se-Kalteng yang tergabung di PWI banyak menyampaikan informasi dan data-data terkait semakin melemahnya peran dan daya tahan masyarakat lokal. Informasi dan data tersebut tentu tidak seluruhnya elok disiarkan melalui media massa, sehingga perlu disampaikan secara terukur dan berkala kepada para pengambil keputusan,” ujar Zainal.
Ia menjelaskan, Lembaga Kajian Kritis nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai dampak yang muncul di tengah masyarakat sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kajian tersebut akan diarahkan untuk menghasilkan penelitian berbasis data sekaligus rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng. “Bagaimana ekses, yaitu dampak negatif yang timbul di luar kepatutan, jangan sampai terjadi pada masyarakat Kalteng. Karena itu, PWI Kalteng membentuk Lembaga Kajian Kritis dengan berkolaborasi bersama para peneliti produktif di Kalteng, sehingga dapat menghasilkan saran-saran kebijakan bagi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalteng,” katanya.
Zainal menambahkan, lembaga tersebut juga akan menyediakan analisis secara berkala mengenai berbagai persoalan sosial yang berkembang. Hasil kajian diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun langkah antisipasi maupun penanganan yang lebih tepat. “Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tentu membutuhkan informasi beserta analisis mengenai langkah antisipasi dan penanganan. Informasi dan data-data khusus itu yang akan dipasok Lembaga Kajian Kritis PWI secara berkala setelah dituangkan dalam bentuk karya ilmiah penelitian,” jelasnya.
Rektor UMPR Assoc. Prof. Dr. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P. menyambut positif gagasan tersebut. Ia menyatakan kesiapan UMPR untuk menjadi mitra strategis PWI Kalteng dalam mengembangkan riset kolaboratif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. “UMPR siap menjadi mitra PWI Kalteng dalam melakukan kajian dan penelitian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kampus memiliki sumber daya akademik dan peneliti, sementara PWI memiliki pengalaman serta jaringan informasi yang kuat di lapangan. Jika keduanya dipadukan, saya yakin akan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengambilan kebijakan,” ungkap Yusuf.
Menurutnya, kerja sama antara perguruan tinggi dan insan pers dapat membantu melihat pembangunan dari perspektif yang lebih luas. Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat lokal. “Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang justru tertinggal atau terpinggirkan karena proses pembangunan,” ujarnya.
Untuk mendukung kolaborasi tersebut, UMPR menyiapkan tim peneliti lintas disiplin. Tim tersebut terdiri atas akademisi dari bidang administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, komunikasi, teater, serta bidang terkait lainnya. Keterlibatan peneliti dari berbagai latar belakang keilmuan diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dalam melihat persoalan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, hukum, budaya, komunikasi, dan kebijakan publik.
Kolaborasi PWI Kalteng dan UMPR selanjutnya diarahkan pada penyusunan penelitian secara terukur dan berkala. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan keberadaan serta kepentingan masyarakat lokal.(red)