Palangka Raya, mediadigitalupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempercepat pembangunan sektor energi sebagai fondasi pemerataan pembangunan daerah. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Pemprov Kalteng menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mematangkan strategi pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya di wilayah zona timur.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pembangunan berbasis energi bersih sekaligus membuka akses kelistrikan yang lebih merata hingga ke wilayah pelosok.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Pengumpulan Data Kajian EBT yang dilaksanakan di Palangka Raya, Senin (20/4/2026). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris DESDM Kalteng, Syarippudin, mewakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM.
Tim peneliti BRIN menjelaskan bahwa kajian ini merupakan tindak lanjut dari Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah (FKRID) 2025, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian energi.
“Kajian ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan kemandirian energi, serta target Kebijakan Energi Nasional untuk meningkatkan bauran EBT hingga 23 persen dan 31 persen pada 2050,” ujar perwakilan BRIN.
Dalam konteks pembangunan daerah, Kepala Bidang EBT dan Konservasi Energi DESDM Kalteng, Ferryanson, menegaskan bahwa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi solusi strategis untuk memperluas akses listrik di wilayah yang belum terjangkau jaringan utama.
“PLTS sangat efektif untuk mendukung pembangunan wilayah terpencil, terutama daerah yang masih dalam tahap pengembangan infrastruktur kelistrikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan energi tidak hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat agar keberlanjutan program dapat terjaga.
“Melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, pemanfaatan energi bersih diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” tutupnya.(kaer)