Palangka Raya, Mediadigitalupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat memperkuat strategi pengendalian inflasi menyusul posisi Kalimantan Tengah yang saat ini masuk tiga besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah Utama Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam arahannya, Linae menegaskan tingginya angka inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. “Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi nasional. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius dan perlu langkah bersama untuk menekannya,” ujarnya.
Menurut Linae, rapat tersebut menjadi momentum evaluasi bersama guna mengidentifikasi penyebab kenaikan inflasi sekaligus menyusun langkah konkret yang dapat segera dijalankan oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Ia menjelaskan, salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi adalah beras. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun telah melakukan koordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman. “Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras dalam kondisi cukup bahkan melebihi kebutuhan. Namun pengawasan distribusi dan stabilitas harga tetap harus diperkuat,” katanya.
Linae menekankan pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan pemerintah provinsi, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota. “Sehebat apa pun langkah di tingkat provinsi, kalau daerah tidak bergerak maka inflasi tetap akan terjadi. Karena itu seluruh daerah harus ikut mengambil langkah nyata,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan pasokan pangan tersedia, hingga melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan pola inflasi Mei 2026 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, setelah Hari Raya Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi, namun tahun ini justru terjadi kenaikan harga.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk beras dan ikan. “Kalau melihat pola historis, Mei biasanya terjadi deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang berdampak pada harga pangan strategis,” ujarnya.
Bank Indonesia juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, serta penguatan distribusi barang dan jasa sebagai langkah jangka pendek. Adapun dalam jangka panjang, diperlukan peningkatan produksi pangan daerah, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan atau month-to-month dan 4,56 persen secara tahunan atau year-on-year. Kenaikan harga beras, biaya transportasi, dan penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi faktor dominan penyumbang inflasi. Kota Palangka Raya tercatat mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.(kaer)