Palangka raya. Mediadigitalupdate.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar 34,71 persen. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk melakukan pengetatan belanja dan memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, total APBD 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, menurun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun. Penurunan tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal daerah, sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih selektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menegaskan, kondisi fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyaringan ketat terhadap seluruh program dan kegiatan. “Pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas. Tidak semua program bisa dijalankan. Kita pilah belanja yang paling memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Leonard kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI Kalteng, Senin (12/1/2026).
Leonard menjelaskan, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan efisiensi dengan menekan belanja rutin dan nonprioritas, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik serta pembangunan strategis. Adapun fokus belanja daerah pada 2026 diarahkan pada sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kritis yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat. “Dengan pengelolaan anggaran yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, kami berkomitmen menjaga kualitas layanan publik meskipun dalam keterbatasan fiskal,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan, penurunan APBD berdampak pada penyesuaian program pembangunan daerah, pengurangan belanja rutin, serta penguatan proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan. “Otomatis belanja yang tidak mendesak kita kurangi. Fokus kita tetap pada pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak luas,” tegas Leonard.
Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemprov Kalteng terus mengupayakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menilai penurunan APBD 2026 sebagai tantangan serius yang harus dihadapi dengan langkah-langkah strategis, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran, terutama pada perjalanan dinas, rapat-rapat, serta biaya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana perkantoran,” kata Edy.
Selain efisiensi, Edy juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, seperti optimalisasi pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. “Dunia usaha harus kita hidupkan melalui kemudahan berinvestasi. Kinerja BUMD juga harus ditingkatkan agar menopang ketahanan fiskal daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah guna menjaga kesinambungan pembangunan. “Kami mendorong inovasi dan terobosan kreatif dalam meningkatkan PAD. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius, karena belanja pemerintah berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah,” pungkasnya.(kaer)