Palangka Raya, Mediadigitalupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi layanan publik berbasis digital. Salah satunya diwujudkan melalui Sosialisasi Aplikasi dan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahun 2025. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, di Aula Kanderang Tingang, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Selasa (30/12).
Dalam sambutannya, Leonard S. Ampung menegaskan bahwa Program KHBS merupakan langkah strategis Pemprov Kalteng dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. “Program Kartu Huma Betang Sejahtera ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Program KHBS mengusung filosofi Huma Betang yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keadilan, dan gotong royong. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait implementasi program tersebut. “Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memahami penggunaan Aplikasi KHBS, pemanfaatan Kartu KHBS, serta dukungan perangkat RFID Reader atau EDC dalam pelaksanaan program di lapangan,” jelas Leonard.
Leonard juga mengimbau agar seluruh perangkat daerah dan petugas pelaksana dapat mendukung penuh implementasi Program KHBS agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan publik dapat lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Plt Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak hanya membahas aspek kebijakan, tetapi juga teknis penggunaan sistem digital pendukung Program KHBS. “Sosialisasi ini juga membahas teknis penggunaan sistem digital, termasuk rumah pintar dan infrastruktur pendukung lainnya,” ungkap Rangga.
Ia menjelaskan bahwa pendataan penerima manfaat Program KHBS dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Data top down bersumber dari perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, sedangkan data bottom up dikumpulkan langsung di lapangan oleh perangkat daerah terkait. “Untuk mendukung integrasi data, Diskominfosantik saat ini tengah menyiapkan template data yang seragam bagi seluruh perangkat daerah. Targetnya, sebanyak 133 ribu data penerima manfaat dapat dihimpun dan diselesaikan pada pertengahan Januari 2026,” katanya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, pendistribusian Kartu KHBS akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Sistem yang digunakan juga dilengkapi dengan fitur verifikasi langsung dan geotagging. “Fitur ini penting untuk memastikan ketepatan data penerima bantuan berdasarkan titik koordinat rumah,” jelas Rangga.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat aktif memberikan dukungan dan masukan agar Program KHBS benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.(kaer)