Palangka Raya, mediadigitalupdate.com – Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, memanfaatkan forum pertemuan bersama Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI untuk menyampaikan sejumlah isu penting terkait pengelolaan pendidikan menengah di Kalteng. Salah satu yang menjadi sorotan adalah mekanisme Rehabilitasi Fasilitas Sekolah (Revit) dan persoalan rasio guru dengan jumlah siswa.
Dalam paparannya, Reza mengungkapkan bahwa selama ini pengelolaan Revit kerap menimbulkan persoalan di lapangan, terutama ketika beban pelaksanaannya berada langsung di tangan satuan pendidikan. Menurutnya, tidak semua kepala sekolah memiliki kompetensi yang memadai dalam hal pengelolaan anggaran maupun manajemen konstruksi, sehingga rentan menimbulkan masalah administrasi maupun hukum.
“Tidak semua kepala sekolah punya kompetensi dalam pengelolaan anggaran dan konstruksi. Jadi, perlu dipertimbangkan agar pengelolaan Revit disalurkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan melibatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH),” ujarnya (6/11/2025). Dengan pola tersebut, ia berharap pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dapat berjalan lebih tertib dan aman.
Selain Revit, Reza juga memaparkan kondisi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Kalteng. Ia menyebutkan bahwa saat ini Disdik Kalteng menaungi sekitar 10.000 guru dengan 97.000 siswa SMA, SMK, dan SKh. Jika dilihat dari rasio, jumlah tersebut dinilai masih belum ideal, terutama jika mempertimbangkan sebaran wilayah dan tantangan geografis Kalteng yang luas.
Distribusi guru juga menjadi persoalan tersendiri. Menurut Reza, kewenangan penempatan guru berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas dalam melakukan pengaturan ulang sesuai kebutuhan lapangan. “Distribusi guru ini masih menjadi PR bersama. Kami di daerah sangat berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel agar kebutuhan guru di daerah terpencil bisa terpenuhi,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Reza meminta agar revisi UU Sisdiknas dan kebijakan turunannya ke depan dapat memberikan ruang yang lebih proporsional bagi daerah untuk terlibat dalam penataan guru. Ia juga mendorong agar kesejahteraan guru menjadi perhatian serius, sehingga motivasi dan kualitas layanan pendidikan di kelas dapat terus meningkat.
Reza menegaskan, Pemprov Kalteng telah mencoba menjawab sebagian tantangan ini melalui terobosan digitalisasi pendidikan, sehingga guru yang berada di pusat kota dapat mengajar secara virtual ke daerah pelosok. Namun, ia mengakui bahwa solusi tersebut tetap harus ditopang dengan kebijakan struktural terkait distribusi dan pemenuhan kebutuhan guru.
Dengan penyampaian aspirasi ini, Reza berharap adanya langkah konkret dari pemerintah pusat dan DPR RI. “Kami di daerah sudah berupaya memperbaiki dari sisi program dan inovasi. Kini kami sangat mengharapkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pusat agar tantangan di lapangan bisa ditangani secara lebih komprehensif,” pungkasnya.(ar/red)