Puruk Cahu, Mediadigitalupdate.com — Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Asisten III Setda, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Kantor Bupati Mura.
Rakor rutin yang digelar setiap awal pekan itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi. “Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) agar pasokan dan distribusi barang tetap lancar,” ujar Tito.
Ia juga menyoroti beberapa komoditas utama penyumbang inflasi, seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras, yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat.
Mendagri mendorong daerah memperkuat operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, serta menyerap hasil produksi lokal guna menjaga stabilitas harga. Pemerintah menargetkan inflasi nasional tetap di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir 2025.
Selain membahas inflasi, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mengevaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu program prioritas nasional 2025–2029.
Program tersebut bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka kekurangan (backlog) perumahan di Indonesia.
Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, menyediakan lahan strategis, dan memberi kemudahan administrasi bagi pengembang.
Kemendagri menekankan bahwa program perumahan rakyat memiliki efek berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong sektor industri bahan bangunan lokal.
Selain itu, Kemendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program perumahan berjalan tepat sasaran.
Daerah dengan ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan diharapkan menjadi prioritas dalam tahap awal pelaksanaan program tersebut.(red)