Jakarta. Mediadigitalupdate.com — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Wagub Edy menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai upaya mewujudkan keadilan fiskal yang merata di seluruh Indonesia. “Pemerintah daerah memahami tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Evaluasi terhadap mekanisme transfer dana daerah dan DBH diperlukan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan fiskal di seluruh wilayah,” ujarnya.
Kepada awak media Wagub menjelaskan, tren penurunan transfer dana dari pemerintah pusat tidak hanya terjadi di Kalteng, tetapi juga di berbagai provinsi lainnya. Berdasarkan data, transfer dana untuk Kalteng turun sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan turun 46 persen, dan Kalimantan Timur mencapai penurunan 73 persen. Kondisi tersebut, kata Edy, berpotensi menunda pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Lebih lanjut, Wagub Edy menyoroti ketimpangan dalam pembagian DBH yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi daerah. “Sebagai contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil sumber daya alam, namun hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar, jumlah yang bahkan lebih kecil dibandingkan beberapa provinsi non-penghasil. Kami tidak menyalahkan pihak mana pun, tetapi mengajak semua pihak meninjau kembali aspek keadilan fiskal,” tegasnya.
Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal terkait menjelaskan bahwa perubahan formula dan alokasi dana transfer daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Menanggapi hal tersebut, Wagub menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer dana daerah pada triwulan pertama tahun 2026. “Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan dana tertahan di pusat. Aliran dana publik harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng mendukung penuh kebijakan fiskal nasional, namun berharap hasil evaluasi mendatang dapat mempertimbangkan kondisi faktual di daerah. “Sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah harus semakin diperkuat agar pembangunan berjalan efektif dan merata. Melalui dialog terbuka antara pusat dan daerah, kita dapat melahirkan kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan,” ucapnya.
Wagub Edy menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh ketepatan kebijakan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.(red)