Palangka Raya. Mediadigitalupdate.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini disampaikan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, saat pertemuan silaturahmi bersama organisasi wartawan se-Kalteng di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (14/10/2025).
Meski APBD mengalami penurunan, Agustiar menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap optimistis menjalankan program-program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “APBD Kalteng tahun 2024 mencapai Rp 10,2 triliun, turun menjadi Rp 8,3 triliun pada 2025 dan diperkirakan kembali turun pada 2026 di kisaran Rp 7,3 hingga Rp 5,3 triliun. Kita harus mengetatkan program, tapi tetap optimis jalankan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Agustiar menjelaskan, penurunan APBD tersebut disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk mengantisipasinya, Pemprov Kalteng akan melakukan efisiensi di berbagai sektor tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana hibah agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, sejumlah daerah lain menghadapi kasus korupsi dana hibah yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kasus korupsi hibah di daerah lain sering diawasi KPK. Karena itu, kita prioritaskan hibah dalam bentuk fisik daripada uang tunai untuk menghindari penyalahgunaan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa penurunan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, salah satunya program Kartu Huma Betang Sejahtera. “Penurunan anggaran ini memerlukan kolaborasi pusat dan daerah untuk program prioritas seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, yang sedang direview dan disesuaikan dengan kondisi keuangan,” katanya.
Leonard menambahkan, program tersebut akan dijalankan secara bertahap dari wilayah pedesaan hingga perkotaan. Program ini mencakup pendidikan (satu rumah satu sarjana), kesehatan, serta sinkronisasi dengan program nasional seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Cetak Sawah.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Gubernur Agustiar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui langkah efisiensi, transparansi, dan sinergi lintas sektor.(red)