Palangka Raya, Mediadigitalupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat percepatan sekaligus evaluasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kalimantan Tengah, Senin (18/1/2026). Rapat ini dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung percepatan pembentukannya, pemerintah pusat telah menerbitkan sejumlah regulasi sepanjang tahun 2025, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Gubernur Kalimantan Tengah melalui Asisten II Sekda Provinsi Kalteng, Herson B Aden, dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi percepatan pembangunan KDKMP menitikberatkan pada penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi, TNI, serta pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, fokus juga diarahkan pada digitalisasi koperasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pemastian kualitas fisik dan operasional gerai koperasi. “Tujuan utama kita adalah mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi desa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan dan pembiayaan, seiring target pembangunan gerai fisik yang cukup agresif pada tahun 2026,” ujar Herson.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mencanangkan program Kartu Huma Betang Sejahtera yang akan disinergikan dengan Koperasi Merah Putih melalui skema subsidi guna memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Lebih lanjut, Herson mengungkapkan beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan gerai Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah daerah, di antaranya keterbatasan akses internet dan ketersediaan air bersih. “Untuk mengatasi kendala akses internet, pemerintah telah mencanangkan penyediaan jaringan internet berbasis Starlink. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan dan operasional gerai Koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Rapat berlangsung secara interaktif melalui diskusi serta penyampaian laporan kondisi lapangan dari berbagai pihak. Beberapa isu utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi pembangunan gerai fisik koperasi, skema pembiayaan, model usaha, kepastian sertifikat tanah, serta penentuan lokasi yang strategis.
Pertemuan ini dihadiri oleh Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi kabupaten/kota se-Kalteng, Kodim kabupaten/kota, perwakilan BUMN, PT Agrinas Palma Nusantara, serta PT Rajawali Nusantara Indonesia. (kaer)