Palangka Raya, Mediadigitalupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong percepatan hilirisasi sektor pertanian sebagai salah satu industri andalan daerah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk berperan aktif melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ajakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, saat membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) HIPMI Kalteng di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Minggu (18/1/2026).
Edy Pratowo menekankan, salah satu fokus utama hilirisasi yang menjadi perhatian Pemprov Kalteng adalah pengolahan gabah menjadi beras kemasan siap pasar. Langkah ini dinilai penting agar Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk akhir dengan merek atau brand lokal sendiri. “Kita harapkan HIPMI bisa mengambil kesempatan ini untuk bermitra dan bekerja sama. Hilirisasi pengolahan, misalnya dari padi menjadi beras, tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah meskipun infrastrukturnya sudah kita bangun. Harus ada BUMD yang bergerak dan bermitra,” ujar Edy kepada wartawan usai kegiatan.
Menurutnya, skema kerja sama antara BUMD dan pengusaha muda membuka peluang besar dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah. Dengan adanya pabrik pengolahan pangan di daerah, Kalimantan Tengah dapat memproduksi beras berkualitas dengan kemasan dan brand lokal yang mampu bersaing di pasar.
Ia juga menilai potensi pasar beras lokal sangat menjanjikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan ribuan karyawan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah. “Selama ini perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah mengambil beras dari luar daerah. Padahal, kita bisa menanam padi lokal atau varietas unggul seperti Raja Lele untuk konsumsi masyarakat di sini,” jelasnya.
Edy menambahkan, penguatan rantai pasok lokal akan memberikan manfaat ganda. Dari sisi ekonomi, biaya logistik menjadi lebih efisien bagi perusahaan. Sementara bagi daerah, hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha pengusaha lokal serta peningkatan kesejahteraan petani.
Menanggapi sistem berladang berbasis kearifan lokal masyarakat Kalteng, Pemprov memastikan hal tersebut bukan menjadi hambatan. Justru potensi tersebut dapat disinergikan melalui penguatan hilirisasi pasca-panen.
Fasilitas pabrik pengolahan pangan yang telah dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi diharapkan dapat segera beroperasi secara maksimal dengan pengelolaan profesional. “Pabrik yang sudah kita bangun ini bisa dikerjasamakan dan dikelola. Nantinya digerakkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bermitra dengan Perusahaan Daerah maupun pengusaha yang tergabung dalam HIPMI,” pungkasnya. (kaer)