Jakarta, Mediadigitalupdate.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana terparah di Sumatera, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Para praja dijadwalkan mulai bertugas pada 3 Januari 2026. Pengiriman praja IPDN tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang terdampak bencana banjir. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun, di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mendagri menjelaskan, para praja IPDN akan membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus memulihkan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir. “Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, sebanyak 13 desa berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ungkapnya.
Selain itu, Tito menyebutkan terdapat 1.580 kantor desa yang terdampak bencana di tiga provinsi, dan sebanyak 1.455 kantor desa di antaranya berada di wilayah Aceh. Kondisi tersebut mendorong Kemendagri mengambil langkah cepat agar pemerintahan desa dapat kembali berjalan dan pelayanan kepada masyarakat segera pulih. “Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” jelas Mendagri.
Lebih lanjut, ia menerangkan penugasan 1.054 praja IPDN dirancang dengan skema menyerupai Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga para praja dapat bersentuhan langsung dengan kondisi sosial masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menegaskan Kemendagri telah menerjunkan tim untuk memberikan dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi. Langkah ini dilakukan mengingat banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri telah merestorasi sebanyak 63.230 dokumen kependudukan, yang meliputi KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian. “Sejak 25 November, kami telah mengirim sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini diberikan secara gratis,” tuturnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.(kaer/sumber Puspen kemendagri)
Penulis : Karina
Editor : Noor Ivansyah