Jakarta, Mediadigitalupdate.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun anggaran 2025. Ia menegaskan, realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu. Kalau ada pendapatan yang lebih, tentu menjadi prestasi. Kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, belanja pemerintah yang tinggi akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga ikut menguat. Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai stimulus bagi sektor swasta agar tetap bergerak.
Mendagri menekankan pentingnya peran sektor swasta, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. “Daerah yang sektor swastanya hidup pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpotensi meningkat,” jelasnya.
Berdasarkan data per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tercatat mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, total realisasi belanja daerah mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Ia berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir Desember 2025, mengingat pada 31 Desember 2024 realisasi pendapatan seluruh daerah mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1.365 triliun atau 91,72 persen. “Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga membeberkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan terendah. Ia mengapresiasi daerah yang mampu mencatatkan realisasi APBD yang baik, sekaligus mengingatkan daerah dengan capaian rendah agar segera melakukan langkah-langkah percepatan.
Untuk realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi antara lain diraih Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sementara di tingkat kabupaten dan kota, sejumlah daerah juga mencatatkan kinerja realisasi pendapatan yang relatif tinggi.
Sebaliknya, beberapa daerah masih tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang rendah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Mendagri meminta daerah-daerah tersebut segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar target realisasi APBD dapat tercapai. “Realisasi APBD bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana belanja pemerintah benar-benar berdampak pada pergerakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(red)