Palangka Raya, mediadigitalupdate.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam memajukan sektor pendidikan kembali ditunjukkan melalui kebijakan penganggaran yang cukup besar. Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 mendatang, Dinas Pendidikan Kalteng menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk mendukung berbagai program pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SKh.
Pernyataan tersebut disampaikan Reza dalam forum penyampaian aspirasi kepada Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI yang digelar di Aula Rahan Universitas Palangka Raya (UPR). Di hadapan para pejabat pusat, ia merinci bahwa dari total anggaran tersebut, sekitar Rp900 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru yang berada di bawah kewenangan Disdik Kalteng.
“Sekitar Rp900 miliar dari total anggaran itu habis untuk gaji dan tunjangan guru. Artinya, porsi yang bisa kami gunakan untuk program-program inovatif dan peningkatan layanan langsung ke siswa tidak terlalu besar,” jelas Reza. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri ketika Pemprov Kalteng di saat yang sama ingin menguatkan program sekolah gratis dan kuliah gratis.
Reza menjelaskan, Pemprov Kalteng bukan hanya ingin memenuhi kewajiban dasar, tetapi juga mendorong hadirnya kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program Satu Rumah Satu Sarjana, sekolah gratis, hingga kuliah gratis membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Sementara itu, beban belanja pegawai di sektor pendidikan sudah menyerap porsi yang sangat besar.
Dalam konteks tersebut, Reza menyampaikan harapan agar sebagian beban anggaran pendidikan, khususnya yang terkait dengan kesejahteraan guru, dapat lebih banyak ditanggung oleh pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk fokus pada program-program strategis yang menyasar langsung pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan.
“Kami berharap ada kebijakan penyempurnaan ketentuan tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau mutasi dan pembinaan guru saja diatur pusat, sebaiknya kesejahteraannya juga di bawah pusat. Jadi anggaran daerah bisa difokuskan untuk mendukung sekolah gratis hingga kuliah gratis di Kalteng,” tegas Reza.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program pendidikan di daerah bukan hanya ditentukan oleh kreativitas pemerintah provinsi, tetapi juga oleh seberapa jauh pemerintah pusat memberikan dukungan kebijakan dan anggaran. Dengan pembagian peran yang lebih proporsional, program-program inovatif di daerah seperti yang dilakukan Kalteng dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih luas.
Melalui forum tersebut, Reza juga menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Ia memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan akan diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera melalui jalur pendidikan.
[21.49, 18/11/2025] Jack: Komisi X DPR RI Apresiasi Langkah Kalteng, Kuliah Gratis dan Digitalisasi Dinilai Bisa Jadi Model Nasional
Berita:
Palangka Raya, mediadigitalupdate.com – Langkah besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam menghadirkan pendidikan gratis dan digitalisasi sekolah mendapat apresiasi tinggi dari Komisi X DPR RI. Hal ini mengemuka dalam forum penyampaian aspirasi terkait revisi UU Sisdiknas yang digelar di Aula Rahan Universitas Palangka Raya (UPR), Kamis (6/11/2025).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, secara khusus memuji kebijakan Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dan Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, yang telah menghadirkan program kuliah gratis bagi masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu. Menurutnya, program tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan tinggi.
“Program kuliah gratis di Kalteng ini adalah terobosan luar biasa. Ini bukti bahwa pemerintah daerah mampu hadir langsung menjawab kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Kami di Komisi X tentu mengapresiasi dan akan memperjuangkan agar program semacam ini bisa mendapat dukungan regulasi maupun anggaran yang lebih kuat,” ujar Kurniasih.
Selain itu, Kurniasih juga menyoroti program Satu Rumah Satu Sarjana dan sekolah gratis yang dijalankan Pemprov Kalteng. Ia menilai kombinasi antara kebijakan afirmatif di pendidikan dasar-menengah dan dukungan biaya di pendidikan tinggi merupakan bentuk perencanaan yang komprehensif. Dengan pola ini, anak-anak Kalteng diharapkan bisa mendapatkan layanan pendidikan berkelanjutan hingga perguruan tinggi.
Apresiasi juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro Tunrung. Ia menilai, keberhasilan Kalteng dalam mendorong digitalisasi pendidikan hingga ke pelosok merupakan langkah visioner dan sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang semakin bertumpu pada pemanfaatan teknologi.
“Digitalisasi sekolah di Kalteng ini langkah yang visioner dan sangat relevan dengan arah pendidikan nasional. Dengan akses internet dan platform digital, kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah bisa ditekan. Kami sangat mendukung upaya seperti ini agar bisa direplikasi di provinsi lain,” kata La Tinro.
Menurut La Tinro, penggunaan Starlink untuk menghadirkan internet di wilayah yang sulit terjangkau dan pemanfaatan panel surya untuk sekolah tanpa listrik adalah contoh inovasi konkrit yang menunjukkan keseriusan Pemprov Kalteng. “Ini bukan sekadar konsep, tapi benar-benar diaplikasikan di lapangan,” tambahnya.
Dukungan dari Komisi X DPR RI ini menjadi angin segar bagi Pemprov Kalteng dan Dinas Pendidikan untuk terus memperkuat program-program unggulan di sektor pendidikan. Dengan adanya dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang berpihak, diharapkan program sekolah gratis, kuliah gratis, dan digitalisasi pendidikan di Kalteng dapat berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.(ar/red)